Anggota Komisi VII DPR RI Bambang DH saat RDPU Komisi VII DPR RI dengan Pansus Batu Bara DPRD Kabupaten Lahat. Foto: Oji/nr

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang DH mengungkapkan, terdapat sejumlah permasalahan yang kerap terjadi pada aktivitas pertambangan, seperti pembangunan smelter yang harus ada di daerah tambang, reklamasi pada lahan bekas tambang, persoalan jalan kendaraan operasional tambang, hingga kerusakan lingkungan. Namun Bambang menilai, tidak semua kegiatan pertambangan menimbulkan dampak yang tidak baik. 

“Kami juga baru saja berkunjung terakhir ke Kalimantan Selatan, itu nampaknya Bupati Tabalong hadir, penambang hadir. Bupati menyampaikan daerahnya termiskin di seluruh Kalimatan Selatan, sekarang nomor tiga terbaik. Beliau mengakui salah satu sumber peningkatan pendapatan PAD adalah bagi hasil tambang. Dan lingkungan baik, reklamasi berjalan baik,” kata Bambang saat RDPU Komisi VII DPR RI dengan Pansus Batu Bara DPRD Kabupaten Lahat, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai, tidak semua perusahaan tambang tidak peduli dengan lingkungannya. Namun ia mengakui, jika dijumlah, banyak perusahaan tambangan yang kurang peduli dengan lingkungannya. “Saran saya kalau bertemu dengan gabungan perusahaan tambang, negosiasi diperkuat. Posisi tawarnya bisa lebih tinggi. Yang sering terjadi soal reklamasi. Tambang selesai, banyak lubang galian ditinggalkan,” tandas Bambang.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia menyoroti soal jalan yang dilalui mobil tambang. Ia menegaskan, jalan tidak boleh digunakan oleh perusahaan tambang jika jalan dibangun menggunakan uang negara. “Mereka harus membangun sendiri. Tentu akan membimbulkan polemik di masyarakat. Oleh karenanya, soal jalan tersebut harus dibantu oleh Pimpinan Rapat (Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar), terkait dengan pembangunan jalan yang harus dilakukan perusahaan tambang,” tandas politisi Partai NasDem itu. (sf/aha)